Oleh: Muhammad Arif Kirdiyat, SH
Analis The Strategia Institute
Perang selalu hadir dalam sejarah manusia sebagai paradoks. Ia lahir dari klaim rasionalitas—atas nama keamanan, kedaulatan, atau bahkan kemanusiaan—namun pada saat yang sama memamerkan wajah paling purba dari peradaban: spiral kekerasan tanpa batas. Dalam beberapa dekade terakhir, dunia menyaksikan bagaimana praktik unilateralisme kembali menguat, terutama dalam kebijakan luar negeri Israel dan Amerika Serikat. Israel bahkan tak tersentuh hukum internasional di tengah agresinya membunuh rakyat sipil Palestina dan menjajah tanah mereka.
Di berbagai belahan dunia, operasi militer, ancaman sanksi sepihak, dan tindakan koersif dilakukan dengan mengabaikan atau menafsirkan secara lentur norma hukum internasional. Mekanisme kolektif seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa kerap dipinggirkan ketika dianggap tidak sejalan dengan kepentingan geopolitik. Maka, kita pantas bertanya: ke manakah akal budi itu pergi?
Unilateralisme dan Erosi Hukum Internasional
Hukum internasional lahir dari kesadaran kolektif bahwa perang total akan membawa kehancuran bersama. Piagam PBB secara tegas membatasi penggunaan kekuatan kecuali dalam konteks pertahanan diri atau mandat Dewan Keamanan. Namun dalam praktiknya, berbagai tindakan militer kerap didasarkan pada klaim sepihak mengenai ancaman eksistensial atau keamanan nasional.
Unilateralisme tidak sekadar soal bertindak sendiri. Ia adalah penegasan bahwa kekuatan lebih penting daripada kesepakatan. Ketika negara kuat merasa berhak mendefinisikan ancaman dan sekaligus menjadi hakim atas tindakannya sendiri, hukum internasional berubah menjadi sekadar ornamen retoris.
Kita melihat bagaimana intervensi militer, dukungan tanpa syarat terhadap operasi ofensif, serta ancaman terbuka kepada negara lain dilakukan tanpa konsensus global. Argumen keamanan sering kali menjadi dalih yang sulit diverifikasi secara independen. Pada titik ini, supremasi hukum berhadapan langsung dengan supremasi kekuasaan.
Fenomena tersebut menandai krisis legitimasi global. Ketika norma dilanggar berulang kali tanpa konsekuensi berarti, pesan yang tersampaikan kepada dunia adalah: aturan hanya berlaku bagi yang lemah. Di sinilah kita melihat pergeseran dari tata dunia berbasis hukum menuju tata dunia berbasis kekuatan.
Homo Homini Lupus: Kembalinya Naluri Primitif
Filsuf politik Thomas Hobbes pernah menggambarkan keadaan alamiah manusia sebagai homo homini lupus—manusia adalah serigala bagi sesamanya. Dalam kondisi tanpa otoritas bersama yang efektif, kehidupan akan menjadi “solitary, poor, nasty, brutish, and short.”
Apakah kita sedang kembali ke situ?
Kita hidup di era teknologi mutakhir. Kecerdasan buatan, komputasi kuantum, persenjataan presisi tinggi, dan sistem pengawasan digital seharusnya menjadi puncak pencapaian rasionalitas manusia. Namun ironisnya, teknologi tersebut justru memperhalus cara kita saling melukai. Drone menggantikan prajurit, sanksi ekonomi menggantikan blokade fisik, propaganda digital menggantikan selebaran perang.
Dalam lanskap ini, manusia bukan lagi sekadar serigala, tetapi juga arsitek dari mesin perburuan yang canggih. Kita menyaksikan bagaimana narasi dibangun untuk membenarkan kekerasan, bagaimana opini publik dibentuk untuk menerima perang sebagai keniscayaan, dan bagaimana penderitaan sipil direduksi menjadi statistik.
Konsep Leviathan yang juga diperkenalkan Hobbes—negara sebagai makhluk raksasa yang menjamin ketertiban—kini menghadapi ironi. Alih-alih menjadi penjaga damai, Leviathan modern justru kerap tampil sebagai predator global. Negara dengan kekuatan militer dan ekonomi raksasa dapat memaksakan kehendaknya, sementara mekanisme akuntabilitas internasional tampak ompong.
Teknologi Tanpa Akal Budi
Kemajuan ilmu pengetahuan ternyata tidak otomatis melahirkan kebijaksanaan. Kita dapat membelah atom, tetapi gagal membelah keserakahan dari ambisi kekuasaan. Kita mampu menjelajah luar angkasa, namun belum sanggup menaklukkan ego kolektif.
Di sinilah letak krisisnya: peradaban modern terlalu percaya bahwa rasionalitas teknis identik dengan rasionalitas moral. Padahal keduanya berbeda. Rasionalitas teknis menjawab pertanyaan “bagaimana”, sedangkan rasionalitas moral menjawab “untuk apa”.
Ketika “bagaimana” melaju tanpa kendali “untuk apa”, kita terjebak dalam simulakra kemajuan. Kita menyebutnya stabilitas, padahal itu ketakutan. Kita menyebutnya keamanan, padahal itu dominasi. Kita menyebutnya pertahanan diri, padahal itu agresi terselubung.
Apakah ini akhir dari peradaban manusia?
Pertanyaan ini bukan hiperbola. Sejarah mencatat bahwa peradaban runtuh bukan semata karena serangan eksternal, tetapi karena kegagalan internal menjaga nilai-nilai dasarnya. Jika hukum internasional terus diabaikan, jika perang menjadi instrumen normal diplomasi, maka fondasi kepercayaan global akan runtuh. Tanpa kepercayaan, tidak ada kerja sama; tanpa kerja sama, tidak ada peradaban global.
Absennya Akal Budi dalam Politik Global
Akal budi bukan sekadar kecerdasan intelektual. Ia adalah kemampuan menimbang konsekuensi jangka panjang, mempertimbangkan kemanusiaan universal, dan menahan diri dari dorongan destruktif. Dalam tradisi filsafat, akal budi adalah jembatan antara kekuatan dan kebijaksanaan.
Namun dalam praktik geopolitik kontemporer, akal budi sering kalah oleh kalkulasi kekuasaan. Realisme politik yang menekankan kepentingan nasional kerap mengabaikan etika global. Kepentingan jangka pendek—keunggulan strategis, dominasi regional, supremasi militer—mengalahkan komitmen terhadap tatanan internasional yang adil.
Unilateralisme menjadi gejala dari absennya akal budi kolektif. Ia mengabaikan dialog, menolak mediasi, dan memaksakan kehendak. Dunia pun bergerak menuju fragmentasi: blok-blok kekuatan saling curiga, perlombaan senjata meningkat, dan konflik proksi bermunculan.
Kita menyaksikan kembalinya dunia yang dikendalikan oleh ketakutan. Ketika ketakutan menjadi fondasi kebijakan, rasionalitas mudah terdistorsi. Segala sesuatu yang berbeda dipandang sebagai ancaman; segala kritik dianggap permusuhan.
Waras di Tengah Simulakra
Di tengah realitas yang jauh panggang dari api—di mana idealisme hukum internasional tampak kontras dengan praktik politik kekuasaan—kita tidak boleh menyerah pada sinisme. Justru di sinilah urgensi menjaga kewarasan kolektif.
Menanamkan akal budi kepada generasi muda menjadi pekerjaan historis. Pendidikan harus melampaui transfer pengetahuan teknis; ia harus membentuk kesadaran etis. Generasi mendatang perlu memahami bahwa kekuatan tanpa kendali moral akan berujung pada kehancuran bersama.
Kita harus mengajarkan bahwa hukum internasional bukan sekadar teks, melainkan komitmen moral umat manusia untuk tidak kembali ke hutan belantara kekerasan. Kita perlu membangun kesadaran bahwa keamanan sejati lahir dari keadilan, bukan dominasi.
Dalam konteks ini, kritik terhadap unilateralisme bukanlah sikap anti terhadap negara tertentu, melainkan pembelaan terhadap prinsip universal. Kritik adalah bentuk tanggung jawab intelektual agar dunia tidak tergelincir lebih jauh ke jurang konflik permanen.
Penutup: Harapan di Tengah Kegelapan
Peradaban manusia selalu berjalan di antara dua kutub: rasionalitas dan naluri, hukum dan kekerasan, dialog dan perang. Saat ini, kita menyaksikan kecenderungan menguatnya kutub kedua. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa kesadaran kritis dapat membalik arah.
Akal budi tidak pernah benar-benar hilang; ia hanya tertutup oleh ambisi dan ketakutan. Tugas kita adalah membukanya kembali—melalui pendidikan, advokasi hukum, diplomasi multilateral, dan keberanian moral untuk mengatakan bahwa kekuatan bukanlah segalanya.
Jika kita gagal, maka *homo homini lupus* akan menjadi norma baru, dan Leviathan akan terus memangsa tanpa kendali. Tetapi jika kita tetap waras, tetap kritis, dan tetap menanamkan nilai kemanusiaan, maka harapan itu masih ada.
Perang mungkin tidak pernah sepenuhnya lenyap dari sejarah manusia. Namun berakhirnya akal budi adalah pilihan—dan itu bukan pilihan yang boleh kita ambil.
