Danang Aziz Akbarona,
Fellow The Strategia Institute
“Indonesia harus mendayung di antara dua karang.” Gagasan Mohammad Hatta ini bukan sekadar metafora diplomatik, melainkan refleksi tajam atas posisi Indonesia di tengah pertarungan kekuatan global pada masanya. Ketika dunia terbelah dalam dua kutub besar selama Perang Dingin, prinsip tersebut menjadi landasan bagi politik luar negeri bebas aktif: tidak terjebak dalam orbit kekuatan mana pun, tetapi tetap berperan aktif dalam menjaga kepentingan nasional. Namun, lanskap geopolitik hari ini telah berubah secara fundamental. Dunia tidak lagi bipolar, melainkan bergerak menuju konfigurasi multipolar yang kompleks, di mana kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, dan aktor-aktor lainnya saling berkompetisi dalam berbagai domain—ekonomi, teknologi, militer, hingga pengaruh ideologis.
Meski demikian, satu kenyataan tetap menonjol: Amerika Serikat masih menjadi kutub kekuatan paling dominan dalam sistem internasional. Dalam kerangka yang dikemukakan oleh Joseph S. Nye Jr., kekuatan Amerika tidak hanya terletak pada hard power seperti militer, tetapi juga soft power—kemampuan memengaruhi melalui nilai, institusi, dan teknologi (Nye, 2004). Dominasi ini menjadikan sistem global tetap memiliki gravitasi kuat, meskipun tidak lagi absolut. Dalam konteks ini, negara-negara menengah seperti Indonesia justru memiliki ruang manuver yang lebih luas. Seperti diargumentasikan oleh G. John Ikenberry, tatanan internasional liberal yang dipimpin Amerika membuka peluang bagi negara lain untuk memperoleh manfaat melalui integrasi ekonomi dan institusi global, selama mereka mampu memainkan posisi secara strategis (Ikenberry, 2011).
Dari Non-Blok ke Multi-Alignment: Evolusi Strategi Indonesia di Era Multipolar
Di sinilah relevansi baru pemikiran Hatta muncul. Jika dahulu Indonesia “mendayung” untuk menghindari benturan, kini Indonesia dituntut untuk membaca arus dan memanfaatkannya. Transformasi ini mencerminkan pergeseran dari sekadar non-alignment menuju apa yang dalam kajian hubungan internasional sering disebut sebagai multi-alignment—yakni kemampuan menjalin hubungan simultan dengan berbagai kekuatan tanpa kehilangan otonomi strategis. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Hedley Bull tentang “masyarakat internasional,” di mana negara-negara tidak hanya bersaing, tetapi juga bekerja sama dalam kerangka norma dan kepentingan bersama (Bull, 1977).
Dalam praktiknya, strategi ini menuntut kelincahan diplomasi. Indonesia tidak lagi cukup menjaga jarak, tetapi harus mampu mendekat secara selektif pada setiap kekuatan untuk memaksimalkan manfaat. Keterlibatan dalam berbagai forum global, kerja sama ekonomi lintas blok, hingga diplomasi yang adaptif menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan sekaligus meningkatkan posisi tawar. Dalam situasi di mana rivalitas global semakin tajam, fleksibilitas ini justru menjadi sumber kekuatan, bukan kelemahan.
Mengubah Posisi Menjadi Kekuatan: Peluang Indonesia di Tengah Dominasi dan Kompetisi Global
Dalam konteks praktis, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan di jalur perdagangan dunia memberikan keuntungan geopolitik yang signifikan. Teori klasik Alfred Thayer Mahan menekankan bahwa penguasaan jalur laut merupakan kunci kekuatan global (Mahan, 1890/1987). Dalam perspektif ini, Indonesia tidak hanya menjadi objek lintasan perdagangan, tetapi berpotensi menjadi aktor yang menentukan dinamika arus tersebut. Ketika rivalitas global meningkatkan kebutuhan akan jalur distribusi yang aman dan efisien, Indonesia memiliki peluang untuk mengubah posisi geografisnya menjadi sumber daya strategis yang menghasilkan nilai tambah ekonomi dan politik.
Selain itu, perubahan geopolitik juga ditandai oleh meningkatnya peran ekonomi sebagai instrumen kekuasaan. Dalam analisis Robert D. Blackwill dan Jennifer M. Harris, geoeconomics menjadi arena utama persaingan antarnegara, di mana kebijakan perdagangan, investasi, dan teknologi digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan strategis (Blackwill & Harris, 2016). Dalam konteks ini, kebijakan hilirisasi sumber daya alam Indonesia dapat dipahami bukan sekadar strategi pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan posisi tawar dalam rantai nilai global. Ketika dunia berlomba mengamankan pasokan untuk energi hijau dan teknologi masa depan, Indonesia memiliki kesempatan untuk bertransformasi dari pemasok bahan mentah menjadi pemain kunci dalam industri strategis.
Di sisi lain, munculnya ekonomi digital memperluas dimensi geopolitik ke ranah yang melampaui batas teritorial. Seperti dikemukakan oleh Manuel Castells, kekuasaan dalam era informasi ditentukan oleh kemampuan mengelola jaringan dan arus informasi (Castells, 2010). Dalam konteks ini, populasi besar dan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia menjadi modal penting untuk membangun kedaulatan teknologi sekaligus meningkatkan daya saing global. Namun, tanpa strategi yang tepat, potensi ini justru dapat menjadikan Indonesia sekadar pasar bagi kekuatan teknologi global.
Dengan demikian, tantangan utama Indonesia bukan hanya menjaga keseimbangan di tengah rivalitas global, tetapi juga memastikan bahwa setiap keterlibatan internasional memberikan keuntungan nyata bagi transformasi domestik. Seperti diingatkan oleh Henry Kissinger, dalam sistem internasional yang kompleks, negara harus mampu menggabungkan realisme dalam membaca kekuatan dengan visi strategis jangka panjang (Kissinger, 2014). Tanpa keduanya, kebijakan luar negeri berisiko menjadi reaktif dan kehilangan arah.
Pada akhirnya, warisan pemikiran Hatta tetap relevan, tetapi membutuhkan reinterpretasi. Indonesia tidak lagi menghadapi dua karang, melainkan banyak gelombang dengan arah yang saling berpotongan. Dalam situasi ini, sekadar mendayung tidak cukup. Indonesia harus mampu “berselancar”—membaca dinamika global, memanfaatkan momentum, dan tetap menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan kemandirian. Geopolitik multipolar bukanlah ancaman yang harus dihindari, melainkan peluang yang harus dikelola dengan kecermatan dan keberanian. Masa depan Indonesia dalam percaturan global akan ditentukan bukan oleh posisi geografis semata, tetapi oleh kemampuan strategis untuk mengubah posisi tersebut menjadi kekuatan yang nyata.
Referensi
Blackwill, R. D., & Harris, J. M. (2016). War by other means: Geoeconomics and statecraft. Harvard University Press.
Bull, H. (1977). The anarchical society: A study of order in world politics. Columbia University Press.
Castells, M. (2010). The rise of the network society (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
Ikenberry, G. J. (2011). Liberal leviathan: The origins, crisis, and transformation of the American world order. Princeton University Press.
Kissinger, H. (2014). World order. Penguin Press.
Mahan, A. T. (1987). The influence of sea power upon history, 1660–1783. Dover Publications. (Original work published 1890)
Nye, J. S. (2004). Soft power: The means to success in world politics. PublicAffairs.
